PB Djarum Hentikan Audisi Atlet Bulu Tangkis, DPR Dorong Solusi Jalan Tengah

Para atlet muda bulu tangkis berlatih dalam Djarum Coaching Clinic di GOR Djarum Magelang, Jumat (28/6/2019). - Harian Jogja/Nina Atmasari
09 September 2019 12:47 WIB Newswire Olahraga Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - DPR RI turut menanggapi langkah PB Djarum menghentikan audisi umum pencarian atlet bulu tangkis pada 2020. Penghentian itu dilakukan karena PB Djarum dituding mengeksploitasi anak melalui produk rokok dengan merek Djarum.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan perlu jalan tengah dan dibuka ruang dialog lintas sektor atas polemik yang muncul terkait PB Djarum dalam pembinaan calon atlet bulu tangkis di Indonesia.

"Saya kira dibutuhkan kedewasaan dalam penyikapan masalah ini. Satu sisi PB Djarum telah membuktikan komitmennya dalam pembinaan atlet bulu tangkis, tapi di sisi lain KPAI merupakan lembaga negara yang memiliki tupoksi yang jelas terkait perlindungan anak," ujar Reni dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Okezone, Senin (9/9/2019).

Menurut dia, perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet dapat dimaklumi. Menurut dia, paparan rokok terhadap usia anak juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok telah mencapai 3,9 juta dan mengalami tren peningkatan.

"Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya," ucap Reni.

Namun, ikhtiar berbagai pihak dalam memajukan olahraga di Indonesia juga harus mendapat apresiasi dan dorongan. Reni menambahkan, perlu mengkompromikan antara kepentingan komersil dengan kepentingan pembinaan olahraga di sisi yang lain.

"Kita tidak memungkiri juga, dukungan kalangan swasta dalam kegiatan olahraga juga ada sisi komersil berupa promosi dan brand awairness ke publik," ujar Reni.

Politisi PPP ini mengingatkan, misi komersil oleh pihak swasta dalam dukungan terhadap kegiatan olahraga juga harus mempertimbangkan koridor umum dan kepentingan lainnya.

"Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," tegas Reni.

Ia menyayangkan sikap kementerian terkait yang tidak respons sejak awal polemik ini muncul. Semestinya, kata Reni, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah," kata Reni.

Politisi PPP ini menyebutkan jalan tengah dapat ditempuh dengan tetap mempertimbangkan catatan KPAI terkait kegiatan tersebut. Di sisi lain, PB Djarum tetap melakukan tanggungjawab sosial melalui kegiatan audisi atlit bulu tangkis.

"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," ucap Reni.

Sumber : Okezone.com